Porostimur.com, Ambon — Komisi II DPRD Provinsi Maluku menyoroti ketimpangan akses listrik di wilayah kepulauan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD), yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan jam layanan dan kualitas pasokan energi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Suanthie Jhon Laipeny, mengungkapkan pihaknya menerima berbagai keluhan masyarakat terkait belum meratanya layanan listrik di sejumlah pulau.
“Yang menjadi perhatian utama kami, bukan hanya soal pemadaman yang sering terjadi, tetapi ketimpangan durasi layanan listrik antarwilayah yang masih sangat terasa,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Hambat Ekonomi Masyarakat
Menurut Laipeny, persoalan listrik bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat dan pemerataan pembangunan. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga, terutama di sektor perikanan dan usaha mikro.
Ia mencontohkan kondisi di Pulau Luang yang dikenal sebagai salah satu sentra perikanan, namun belum didukung ketersediaan listrik yang memadai.
“Wilayah strategis seperti Luang seharusnya mendapatkan dukungan infrastruktur kelistrikan yang lebih baik. Jika layanan listrik hanya tersedia beberapa jam saja dalam sehari, tentu hal itu sangat menghambat produktivitas dan pendapatan masyarakat,” tegasnya.
