Menteri PPPA menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kapasitas perempuan pelaku UMKM melalui program LAKSMI merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada 21 April 2025 oleh Kemen PPPA dan Kemen UMKM.
Program ini akan dijalankan sebagai proyek percontohan di Maluku Utara dan DKI Jakarta dengan menargetkan 1.200 pengusaha mikro perempuan yang akan menerima pelatihan dan seleksi berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, program LAKSMI tidak hanya memberikan pelatihan, namun juga modal, dan pendampingan agar perempuan dapat berdaya secara ekonomi.
“Kami tidak ingin berhenti di penandatanganan nota kesepahaman. Kita akan kuatkan kolaborasinya dengan berbagai pihak. Saat ini yang menjadi lokasi pilot project-nya adalah Maluku Utara dan DKI Jakarta. Nanti setelah ini kita bisa ke provinsi-provinsi lainnya. Mudah-mudahan dengan kita bersinergi dan berkolaborasi dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tingkat akar rumput khususnya terkait kesejahteraan perempuan dan anak,” kata Menteri PPPA.
Menteri UMKM Rahman Abdurrahman menegaskan bahwa meskipun 64,5 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, tapi pengembangan usahanya masih terhambat oleh keterbatasan akses keuangan, manajemen usaha, dan pendampingan.
