Porostimur.com, Jakarta – Isu pertambangan ilegal di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara, kembali menjadi perhatian parlemen. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengaku pihaknya telah menerima informasi terkait praktik penambangan nikel di pulau kecil tersebut dan berjanji akan mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk kemungkinan adanya anggota DPR.
Bambang menegaskan, informasi mengenai aktivitas tambang ilegal sudah sampai ke Komisi XII, meski detailnya masih perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Saya sudah dapat info soal adanya kegiatan pertambangan nikel yang ilegal di Gebe, cuman saya belum mendalami secara detail soal siapa yang terlibat dan sejauh mana praktik di lapangannya. Tapi Komisi XII akan atensi soal ini,” kata Bambang kepada wartawan, Sabtu (16/8/2025).
Ia menambahkan, salah satu perusahaan yang diduga menjadi pelaku tambang ilegal di Pulau Gebe disebut-sebut dimiliki oleh seorang anggota DPR RI.
“Kita lihat nanti bagaimana faktanya ya,” ujarnya singkat.
Dukungan DPR untuk Penegakan Hukum
Sebelumnya, anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, telah lebih dulu menyoroti masalah tambang di pulau-pulau kecil.
Ia meminta Direktorat Penegakan Hukum Kementerian ESDM segera menindak tegas praktik tambang ilegal, termasuk yang terjadi di Pulau Gebe.
