Penulis: Radhar Tribaskoro, pengamat independen
Ketika Adhie M. Massardi menulis “Why Ijazah?”, ia sedang mengajak kita melihat lebih jauh dari sekadar selembar dokumen akademik. Ia sedang membuka kotak pandora dari krisis intelektualisme dalam kekuasaan, dan menunjukkan bagaimana politik hari ini mengikis bukan hanya nilai kejujuran administratif, tetapi juga keutamaan berpikir yang jernih dan bertanggung jawab.
Di tengah hiruk-pikuk politik yang penuh intrik dan manuver kekuasaan, polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo muncul tidak sekadar sebagai serangan personal atau isu teknis hukum. Ia mencerminkan sesuatu yang lebih dalam: erosi kepercayaan terhadap simbol-simbol otoritas intelektual dalam kehidupan berbangsa. Ijazah menjadi titik masuk untuk melihat bagaimana anti-intelektualisme mengakar dalam praktik politik kontemporer Indonesia.
Ijazah sebagai Simbol Modal Budaya
Dalam pandangan sosiolog Prancis Pierre Bourdieu, ijazah bukan hanya bukti administratif, tetapi adalah cultural capital—modal budaya yang menjadi sumber legitimasi dan kekuasaan dalam masyarakat modern. Orang yang memiliki ijazah, apalagi dari institusi kredibel, diasumsikan memiliki kapabilitas, pengetahuan, dan kedewasaan moral yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan publik yang kompleks.
