Porostimur.com, Jailolo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi mengusulkan 1.405 tenaga honorer paruh waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (16/9/2025).
Usulan tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhamad, didampingi Ketua DPRD Halbar Ibnu Saud Kadim, Ketua Komisi I DPRD Halbar Yoram Uang, anggota Komisi I Kristovel Sakalaty, serta Asisten III Setda Halbar Deni Kasim.
Kendala Anggaran Jadi Penghambat
Dalam pertemuan konsultasi dengan pejabat KemenPAN-RB, Wabup Djufri menjelaskan alasan utama keterlambatan pengusulan P3K paruh waktu adalah keterbatasan anggaran daerah.
“Alokasi gaji ASN P3K tahun 2026 mencapai Rp67 miliar, sementara DAU mandatory khusus gaji ASN P3K belum ada penyesuaian kenaikan. Ini yang membuat Pemkab kesulitan mengusulkan 1.405 honorer paruh waktu,” terang Djufri.
Ia juga menambahkan, bukan hanya Halbar yang menghadapi kendala ini. Beberapa kabupaten lain di Maluku Utara juga mengalami hal serupa karena data isian belum tuntas saat masa perpanjangan ditutup.
KemenPAN-RB Minta Data Segera Disiapkan
Pertemuan di KemenPAN-RB diterima pejabat Anjab Madya, Raka, serta Perencana Pertama Wilayah Maluku–Maluku Utara, Benny Aleksander, mewakili Deputi Bidang SDM Aparatur.
