Abu Nawas dan RUU Cipta Kerja

oleh -41 views
Link Banner

Oleh: Mujiburrahman, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari

Siapa yang naik podium tanpa persiapan, dia akan turun tanpa kehormatan. Begitulah prinsip yang harus selalu diingat dalam berpidato. Pengecualian tentu ada. Salah satunya adalah Abu Nawas yang cerdik, yang ceritanya pernah saya dengar dari ustadz pelatih pidato di pesantren.

Suatu hari, Abu Nawas dipaksa naik mimbar untuk berkhotbah karena khatib yang bertugas hari itu tidak datang. Abu Nawas pun menyerah. Setelah mengucapkan salam, dia berkata, “Apakah kalian mengetahui apa yang akan saya sampaikan?” “Tidak,” kata jemaah. “Kalian yang banyak jumlahnya saja tidak tahu, apalagi saya seorang diri,” kata Abu Nawas. Dia pun turun dari mimbar.

Namun jemaah kembali memaksanya naik mimbar. Abu Nawas mengalah. Setelah mengucapkan salam, dia bertanya lagi pada jemaah, “Apakah kalian mengetahui apa yang akan saya sampaikan?” Karena jemaah sudah tahu akibatnya jika dijawab ‘tidak’, maka mereka serentak menjawab “Ya.” Abu Nawas tersenyum. “Jika kalian sudah tahu, berarti saya tidak perlu lagi bicara.” Dengan santai dia turun dari mimbar.

Link Banner

Jemaah penasaran. Abu Nawas sekali lagi didorong naik mimbar, dan dia tidak menolak. Setelah menyampaikan salam, Abu Nawas kembali bertanya, “Apakah kalian mengetahui apa yang akan saya sampaikan?” Untuk membuat Abu Nawas bingung, sebagian jemaah menjawab ‘ya’ dan sebagian lagi menjawab ‘tidak’. “Kalau begitu, saya minta jemaah yang sudah tahu memberitahu jemaah yang belum tahu,” katanya. Dia turun dari mimbar penuh kemenangan!

Baca Juga  Brimob Maluku Kompi 3 Batalyon A Pelopor Laksanakan Patroli SAR di Pantai Wisata

Saya tiba-tiba teringat anekdot Abu Nawas di atas ketika mengikuti polemik RUU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 lalu. RUU ini, yang disebut ‘Omnibus Law’, menurut pemerintah dibuat untuk menyederhanakan berbagai undang-undang terdahulu yang tumpang tindih dan tidak sinkron satu sama lain. RUU ini juga diharapkan akan lebih mendorong investor untuk nenanamkan modalnya sehingga terbukalah lapangan kerja yang banyak bagi rakyat. Inilah solusi menghadapi resesi ekonomi, kemiskinan dan pengangguran yang meningkat akibat Covid-19.

Di sisi lain, banyak warga masyarakat sipil, dari serikat buruh, ormas Islam seperti MUI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, para ahli hukum, ahli ekonomi hingga mahasiswa, yang menolak RUU Cipta Kerja yang baru disahkan itu. Menurut mereka, RUU ini sangat merugikan hak-hak buruh dan sangat menguntungkan pengusaha. Para petani juga dirugikan karena impor pangan yang lebih bebas, dan lingkungan hidup terancam dirusak. Seorang ekonom juga mengatakan, investasi di negeri ini sebenarnya terus meningkat. Yang masalah bukan investasi, tetapi korupsi.

Dalam berbagai siaran debat RUU Cipta Kerja di televisi, kita dapat mendengarkan pro-kontra di atas. Sebagian pembicara merujuk ke pasal-pasal tertentu dari draf RUU itu, namun tampaknya mereka tidak memiliki draf terakhir yang telah disahkan. Bahkan sebagian anggota Panitia Kerja RUU itu pun tidak menerima draf terakhir. Ketua Badan Legislasi DPR beralasan, draf itu masih diperbaiki pengetikannya tanpa mengubah substansi. Kemudian, Presiden Jokowi juga menyatakan, sejumlah poin yang ditolak masyarakat sebenarnya tidak termasuk dalam UU Cipta Kerja itu.

Baca Juga  Bupati Fatlolon Pimpin Upacara Hari Pahlawan di Mapolres Kepulauan Tanimbar

Soal politik hukum rupanya bergeser ke masalah filsafat yang disebut epistemologi. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda tahu? Bagaimanakah cara mendapatkan pengetahuan yang bisa diandalkan? Jawabnya: berpikirlah secara rasional dan buktikanlah secara empiris. Pasal dan ayat dalam setiap RUU tentu memiliki keterhubungan logis satu sama lain. Kalimat-kalimat dalam tiap ayat juga mengandung makna yang dapat dinalar. Namun, penalaran ini menjadi sia-sia ketika kita membicarakan draf yang berbeda, atau bahkan draf itu sebenarnya belum ada. Bukti empiris, yakni draf yang sama-sama bisa disaksikan indera kita harus terlebih dahulu ada.

Saya pun teringat pernyataan Al-Ghazali bahwa manusia itu ada empat jenis. Ada yang tahu bahwa dirinya tahu. Dialah orang yang berilmu (‘âlim). Ada yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dialah orang yang perlu bimbingan (mustarsyid). Ada yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Dialah orang yang tertidur (nâ’im). Ada yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dialah bodoh kuadrat (jâhil murakkab). Solusinya gampang. Yang tahu memberitahu yang tidak tahu. Yang sudah tahu tetapi tidak sadar, tinggal disadarkan. Kalau yang bodoh kuadrat, tak bisa diapa-apakan.

Baca Juga  KPU Maluku Utara Tegaskan Jumlah Peserta Kampanye Maksimal 100 Orang

Namun, karena draf terakhir masih diperbaiki pengetikannya, maka mungkin yang paling tahu draf terakhir itu saat ini adalah tukang ketiknya. Karena itu, untuk sementara, tampaknya solusi Abu Nawaslah yang terbaik? (*)

Sumber: banjarmasinpost.co.id