Ketiga, pertentangan partai politik, dengan banyaknya daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penerapan sistem otonomi daerah dan sistem demokrasi pemilihan umum secara langsung akan memungkinkan dimanfaatkan oleh negara besar melakukan infiltrasi kepentingan. Partai politik pada era demokrasi terpimpin dibatasi oleh pemerintah. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan.
Keempat, fragmentasi di tubuh militer, Dalam periode terjadinya G 30 S 1965, TNI dan PKI tengah bersaing memperebutkan kekuasaan. Pada Agustus 1965, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan tentara rakyat yang disebut Angkatan Kelima. Mereka dipersiapkan untuk operasi Ganyang Malaysia, gerakan antisipasi potensi konflik dengan negara tetangga itu.
Kelima, soal kemiskinan, PKI berhasil menjual isu kemiskinan di kalangan masyarakat Indonesia. Biasanya PKI hanya akan berkembang di kawasan pedesaan yang mengalami kemiskinan endemic. Salah satu kunci pentingnya adalah kampanye PKI soal isu kemiskinan. Meski PKI dibenci oleh kelompok-kelompok politik mayoritas di Indonesia, tapi jurus jualan kemiskinannya diamalkan dengan baik. Tak hanya kemiskinan di kota, tapi juga kemiskinan di desa. Di kota ada buruh, di desa ada tani. Karena kemiskinan mereka, dua golongan yang sangat potensial untuk memilih PKI dalam pemilu. PKI sendiri punya lambang palu dan arit, palu merepresentasikan buruh, arit mewakili petani.
