Massa aksi menyebutkan kegiatan Pertambangan yang dilakukan PT. Position tidak mematuhi kajian dan analisis dampak lingkungan. Kerusakan karena aktivitas pertambangan pertambangan sudah dikecap warga, seperti pencemaran air.
Mereka pun mendesak Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Timur, dan DPRD, mengambil sikap tegas untuk melakukan pembebasan terhadap 11 Warga Masyarakat Adat Maba yang sampai saat ini masih ditahan.
Namun aksi ini tak mendapat tanggapan langsung dari Bupati dan Wakil Bupati Halmahera karena tengah di luar kota.
Aksi yang sama juga digelar di Mabes Polri, Jakarta. Massa yang tergabung dalam Solidaritas Lawan Kriminalisasi (SOLASI) mendesak pembebasan 11 masyarakat adat Maba Sangaji yang ditangkap oleh Polda Maluku Utara yang hingga saat ini belum mendapatkan akses hukum.
Sebelumnya serentetan aksi membela lahan dan hutan adat dilakukan warga Maba Sangaji melawan perusahaan pertambangan nikel, PT Position, Grup Harum Energy. Sebanyak 27 warga ditangkap oleh aparat kepolisian saat menghentikan aktivitas pertambangan di kawasan hutan adat. Pada aksi pada Senin (19/5/2025) penangkapan dilakukan dengan pengerahan polisi/Brimob, TNI, satpam, dan karyawan perusahaan yang mengepung warga dengan tuduhan aksi premanisme.
