Amnesty: Pidato Hari HAM Menteri Yusril Hanya Retorika Kosong

oleh -19 views

“Ironisnya lagi, pelarangan tersebut terjadi dua hari setelah presiden menggaungkan pentingnya keberagaman dan kerukunan sebagai token persatuan masyarakat Indonesia. Ketidaksinkronan antara retorika dan realita ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk benar-benar menegakkan komitmennya,” ujar Usman.

Mantan Koordinator KonstraS ini menjelaskan, penekanan pada hak ekonomi, sosial dan budaya menegaskan bahwa selama ini pemerintah telah mengabaikan hak sipil dan politik yang ditandai dengan maraknya kriminalisasi dan represi aparat terhadap aksi damai, baik yang dilakukan di jalan maupun di media sosial.

Mereka yang menolak proyek strategis nasional pun rentan menghadapi kriminalisasi dan persekusi. Pengabaian negara terhadap hak sipil dan politik warga ini membuat ruang-ruang sipil semakin menyempit di Indonesia.

Baca Juga  Brace Kolo Muani Bikin Si Nyonya Tua Bawa Pulang 3 Poin dari Como

“Harus ada tindakan nyata dalam menegakkan HAM dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM melalui proses hukum yang adil,” pungkasnya.

Latar Belakang

Saat berpidato dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia di kantor Komnas HAM di Jakarta (10/12) Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya-upaya penegakan HAM yang telah dirintis pemerintah sebelumnya.