“Ada banyak program fiktif pada pengelolaan ADD/DD Luhu yang dugaan saya didesain oleh pihak Pemdes dan BPD,” ungkap sumber tersebut.
Meski demikian, seluruh tudingan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui audit, pemeriksaan dokumen keuangan, serta penyelidikan aparat penegak hukum.
Sejumlah Pos Anggaran Ratusan Juta Dipertanyakan
Salah satu pos yang menjadi sorotan adalah anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
Berdasarkan data realisasi yang disampaikan sumber, anggaran pada bidang tersebut mencapai Rp643.763.750 pada 2023. Sementara pada 2024, jumlahnya tercatat sebesar Rp446.400.000.
Sumber tersebut menduga terdapat ketidaksesuaian antara laporan realisasi anggaran dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Karena itu, penggunaan dana yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah tersebut dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh.
Persoalan serupa juga disampaikan terkait pengelolaan perpustakaan desa. Pada 2023, anggaran untuk perpustakaan disebut mencapai Rp47 juta. Namun, sumber mengklaim tidak menemukan pelaksanaan program perpustakaan sebagaimana mestinya.
Sorotan berikutnya mengarah pada kegiatan Posyandu, termasuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan lanjut usia (lansia).
Menurut keterangan sumber, anggaran penyelenggaraan Posyandu pada 2023 mencapai Rp629.825.000. Besarnya alokasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai realisasi kegiatan, jumlah penerima manfaat, distribusi makanan tambahan hingga kelengkapan bukti pertanggungjawaban.









