Sebab, Dana Desa dan ADD bukan uang pribadi kepala desa, perangkat desa maupun pihak tertentu. Anggaran tersebut merupakan keuangan publik yang harus dikelola sesuai ketentuan dan diperuntukkan bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Kejati Maluku dan Ditkrimsus Polda Maluku dalam menindaklanjuti berbagai dugaan tersebut.
Apakah anggaran lebih dari Rp10 miliar selama 2023–2024 telah direalisasikan sesuai peruntukannya, atau terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya? Jawabannya membutuhkan pemeriksaan yang transparan, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Porostimur.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Desa Luhu, BPD Luhu maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan atas berbagai dugaan yang disampaikan sumber tersebut.
Pada akhirnya, audit dan penegakan hukum diperlukan bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan setiap rupiah uang publik benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat Desa Luhu.
(Josian Kakisina)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com









