Kejati Maluku dan Ditkrimsus Polda Didesak Turun Tangan
Mantan staf Pemerintah Desa Luhu itu menegaskan, sejumlah pos anggaran yang diungkapkannya baru sebagian dari berbagai persoalan yang diduga terjadi dalam pengelolaan ADD/DD Desa Luhu.
Ia mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan desa selama periode tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada kepala desa, tetapi harus menelusuri seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pencairan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Audit investigatif juga dinilai penting untuk mencocokkan laporan realisasi keuangan dengan kondisi fisik kegiatan di lapangan, sekaligus menelusuri aliran dana pada setiap program yang dipersoalkan.
Dengan demikian, dapat diketahui apakah terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan, penggelembungan anggaran, ketidaksesuaian volume pekerjaan maupun bentuk penyimpangan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Masyarakat Desa Luhu, lanjut sumber tersebut, berhak mengetahui secara terbuka bagaimana anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan pemerintah digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.









