Tidak hanya itu, anggaran pendidikan anak usia dini (PAUD) juga ikut dipersoalkan.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, anggaran PAUD yang dilaporkan terealisasi pada 2023 mencapai Rp103.200.000. Sementara pada 2024 tercatat sebesar Rp137.500.000.
Sumber menduga bantuan yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak usia dini tersebut tidak sepenuhnya disalurkan sesuai peruntukannya.
Bahkan, ia mengungkapkan bahwa sejumlah kebutuhan dan perlengkapan PAUD justru dipenuhi menggunakan dana pribadi pihak pengelola.
Jika dugaan tersebut benar, maka realisasi anggaran pendidikan PAUD perlu ditelusuri, termasuk dokumen pengadaan barang, bukti penyaluran bantuan dan pihak-pihak yang menerima manfaat.
Persoalan lainnya menyangkut penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ADD/DD tahun anggaran 2022.
Sumber mengungkapkan adanya dana SiLPA lebih dari Rp300 juta yang diduga dialihkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada Desember 2022.
Ia mempertanyakan mekanisme pengalihan dana tersebut karena diduga tidak melalui perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sebagaimana mestinya.
Untuk memastikan persoalan ini, diperlukan pemeriksaan terhadap APBDes, dokumen perubahan anggaran, laporan pertanggungjawaban serta bukti transaksi penggunaan SiLPA tersebut.









