“Daerah membutuhkan percepatan pembangunan, tetapi kita juga harus menjaga kemampuan APBD untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar. Pinjaman harus dirancang agar manfaatnya sebanding dengan kewajiban yang ditanggung,” ujarnya.
Dalam konteks Maluku sebagai daerah kepulauan, ia menilai perencanaan proyek juga harus memperhitungkan biaya distribusi material, kondisi cuaca, akses transportasi dan kebutuhan pemeliharaan di berbagai pulau.
Pertimbangan tersebut penting agar proyek tidak berhenti pada penandatanganan pembiayaan, tetapi benar-benar dapat diselesaikan dan dimanfaatkan masyarakat sesuai tujuan awal.
Gubernur Tetap Bertanggung Jawab, Pemerintah Diminta Terbuka
Anos menegaskan bahwa penjelasan mengenai mekanisme dan persyaratan pembiayaan tidak menghapus tanggung jawab Gubernur sebagai kepala daerah.
Gubernur, kata dia, tetap perlu memastikan koordinasi antarlembaga berjalan, jajaran teknis menyiapkan dokumen secara tepat waktu, serta setiap kendala memperoleh tindak lanjut yang jelas.
“Saya mendukung langkah Bapak Hendrik Lewerissa memperjuangkan pembiayaan pembangunan Maluku. Dukungan itu disertai harapan agar pemerintah daerah menjelaskan perkembangan proses secara terbuka, termasuk kendala dan langkah penyelesaiannya,” katanya.
