Mungkin tidak banyak yang kaget dengan pernyataan itu karena Romi bukan orang pertama yang mengatakannya.
Sudah banyak orang lain yang mengemukakan hal serupa meski narasinya tidak sama. Narasinya berbeda tetapi substansinya sama.
Pada 2020, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Oleh karena itu, umumnya para calon kepala daerah setelah terpilih akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut.
Mahfud mengatakan calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong. Ketika sudah terpilih, mereka melahirkan korupsi kebijakan.
Hal ini menjadi gejala umum sejak pilkada dilakukan dengan sistem pemilihan langsung. Dengan sistem itu pula proses pilkada membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
High cost politics ini membuka peluang bagi para pemilik modal untuk menjadi cukong ataupun bandar politik penyedia modal.
Setelah menanam modal sebagai investasi politik, para cukong itu kemudian menagih dividen politik ketika jagoannya sudah berhasil memenangkan pilkada dan diangkat menjadi kepala daerah.
Tagihan itu dibayar dalam bentuk berbagai kebijakan daerah yang menguntungkan bandar. Proyek-proyek yang memakai dana APBD akan menjadi sasaran jarahan cukong.
