Arogan: Tim Hendrata-Umar Usir Pengawas Desa Capalulu dari Lokasi Kampanye

oleh -70 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Sikap arogan ditunjukkan oleh tim calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes-Umar Umabaihi terhadap Pengawas Pemilu Desa Capalulu yang sedang melaksanakan tugas mengawasi jalannya kampanye, Sabtu (3/10/2020).

Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Ajuan Umasugi dihubungi membenarkan adanya aksi pengusiran yang dilakukan tim paslon Hendrata-Umar terhadap Yuliyanti yang merupakan Pengawas Desa Capalulu, Kecamatan Mangole Tengah.

“Iya, tim Hendrata Thes-Umar Umabaihi mengusir petugas kami di lapangan yang sementara mengawasi kampanye mereka,” kata Ajuan Umasugi, Sabtu sore.

Terkait kasus tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin menjelaskan, telah memerintahkan Bawaslu Kepulauan Sula untuk memproses pihak-pihak yang sengaja menghalangi kegiatan pengawasan di saat kampanye.

“Saya sudah perintahkan kepada Bawaslu Kepulauan Sula agar segera memproses pihak-pihak yang sengaja menghalang-halangi kegiatan pengawasan di saat kegiatan kampanye, ini bentuk tindak pidana pemilihan sehingga harus segara diproses,”kata Muksin Amrin kepada wartawan di Ternate.

Baca Juga  Bupati Halmahera Barat Pantau Aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Matui

Secara institusi, kata Muksin, Bawaslu sangat tersingung dengan sikap tidak terpuji yang ditunjukan oleh tim kampanye kepada jajaran pengawas yang sedang melakukan pengawasan.

Dia mengatakan, tugas pengawasan itu bersifat melekat yang diatur dalam undang-undang pemilihan, sehingga masing-masing pihak harus saling menghormati tugas lembaga.

“Kami akan intens mengawasi ini sehingga harus ada jeretan hukum yang dikenakan kepada meraka yang melakukan kekerasan pisikis kepada pengawas,”katanya.

Landasan ancaman dibeberkannya telah tercantum dalam undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Pasal 198A tentang Pilkada.  Dalam undang-undang ini menurutnya jelas dikatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalangi penyelenggara Pilkada dalam menjalani tugasnya, bisa dipidana. 

Baca Juga  Video: Wafat Usai Mendaftar ke KPU, ini Pidato Terakhir Calon Petahana Bupati Halmahera Timur

“Dalam undang undang itu sanksi pidana kurungan penjara minimal 12 bulan maksimal 24 bulan, dan denda paling sedikit Rp12 juta hingga Rp24 juta,” ujarnya.

Muksin berjanji kasus ini akan dikawal terus sehingga ada aspek jera terhadap siapa saja yang sengaja melakukan perbuatan menghalangi penyelenggara yang sedang melaksanakan tugas. (red/al/msc)