Porostimur.com, Dobo – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memperketat pengelolaan dan perdagangan teripang mulai menimbulkan persoalan di tingkat nelayan. Di satu sisi, regulasi tersebut ditujukan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan mencegah eksploitasi berlebihan. Namun di sisi lain, penerapannya memicu penurunan harga jual hingga membuat sejumlah pembeli menghentikan transaksi karena khawatir melanggar ketentuan baru.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Bupati Kepulauan Aru Nomor 500.5.5/3 Tahun 2026 yang ditandatangani Bupati Timotius Kaidel di Dobo pada 27 Oktober 2026.
Instruksi ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemanfaatan komoditas teripang (Holothuridae), sekaligus mengawal tradisi Buka Sasi Teripang yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir Kepulauan Aru.
Pemerintah daerah menetapkan sejumlah pembatasan, mulai dari ukuran minimum teripang yang boleh dipanen, larangan menangkap teripang yang sedang memijah, hingga pengaturan aktivitas perdagangan dan distribusi hasil laut.
Dalam ketentuan tersebut, masyarakat maupun pelaku usaha dilarang memanen teripang yang sedang memijah atau matang gonad. Teripang basah atau hidup juga tidak boleh dipanen apabila memiliki panjang kurang dari 20 sentimeter atau berat di bawah 300 gram per ekor.
