Porostimur.com | Jakarta: Keputusan pemerintah yang melarang kegiatan Front Pembela Islam (FPI) terus menuai kritikan dari sejumlah organisasi. Keputusan ini sebelumnya diumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md pada Rabu, 30 Desember 2020.
Selain melarang beraktivitas, pemerintah juga akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena tidak punya legal standing. “Baik sebagai ormas maupun organisasi biasa sejak hari ini,” kata Mahfud.
Terakhir, pemerintah melarang penggunaan simbol dan atribut FPI pun. Salah satunya karena FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Sebab, FPI tidak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang habis masa berlaku.
Tempo mencatat sejumlah kritikan yang muncul usai pengumuman yang dilakukan oleh Menko Mahfud Md, berikut di antaranya:
1. Menggerus Kebebasan Sipil
Salah satu kritikan paling awal datang dari Amnesty International Indonesia. Mereka menilai keputusan pemerintah ini semakin menggerus kebebasan sipil.
“Keputusan ini berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berekspresi, sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
