Bawaslu Maluku Utara Sebut Tahapan Pilkada di Delapan Daerah Terancam Ditunda

oleh -34 views
Link Banner

[carousel_slide id=’12211′]

Porostimur.com | Ternate: Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) ditunda delapan kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara terancam ditunda.

Hal ini dikarenakan kelalaian pemerintah daerah di delapan kabupaten/kota tersebut yang tidak melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membicarakan anggaran Pilkada yang nanti ditandatangani dalam bent UK Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Kepada Porostimur.com, Kamis (15/8), Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin, mengatakan, sampai saat ini belum ada respon positif dari beberapa pemerintah kabupaten/kota untuk memanggil Bawaslu agar dilakukan pembahasan, sebelum dilakukan penandatanganan NPHD.

Link Banner

Padahal menurutnya, September 2018 mendatang sudah masuk tahapan perekrutmen PPK, Panwascam dan pengawas TPS.

Baca Juga  Pemerintah Akan Bangun Empat Pangkalan Militer Baru. Satunya di Morotai

Muksin mengatakan, meskipun tahapan perhitungan suara akan berlangsung pasa 23 September 2020, namun sesuai ketentuan, tahapan pemilukada sudah mulai berjalan pada September 2109, karena tahapannya 12 bulan berjalan.

“Secara resmi kami sudah mengusulkan proposal permohonan  persetujuan dana hibah kepada masing-masing daerah. Kalau sesuai mekanisme, semestinya Agustus 2019 ini NPHD sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni Bawaslu maupun Bupati,” ujarnya.

Akademisi Universitas Khairun Ternate ini menambahkan, pada Oktober-Desember 2019 mendatang, Bawaslu Alan menjalankan tahapan rekrutmen Penyelenggara Adhock  Panwascam di 115 Kecamatan. Sehingga, seharusnya sudah dianggarkan di APBD Perubahan Tahun 2019 dan APBD Induk Tahun 2020.

Menurutnya, sejauh ini baru Kabupaten Halbar, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan yang telah mengakamodir anggarannya, baik melalui APBD Perubahan Tahun 2019 maupun APBD Tahun 2029. (red)