Porostimur.com, Ternate — Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kota Ternate terus memperkuat langkah penanganan pascabencana gempa bumi melalui koordinasi lintas sektor. Upaya ini ditindaklanjuti dalam rapat strategis yang membahas hasil kunjungan kerja ke Kecamatan Pulau Batang Dua, sekaligus merespons kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat terdampak.
Rapat yang digelar di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Senin (13/4/2026), dipimpin Wakil Gubernur Sarbin Sehe dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Ternate sekaligus Ketua Posko Tanggap Darurat, Rizal Marsaoly, serta unsur BMKG dan pimpinan OPD terkait.
Warga Butuh Kepastian dan Rasa Aman
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Batang Dua pascagempa. Pertama, kebutuhan akan kepastian informasi terkait potensi gempa susulan dan kapan kondisi dinyatakan aman. Kedua, munculnya aspirasi sebagian warga terkait kemungkinan relokasi.
“Masyarakat membutuhkan kepastian apakah gempa masih akan berlanjut dan kapan kondisi kembali aman. Karena itu, kami berkoordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan penjelasan berbasis data ilmiah sebagai dasar kebijakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah belum mengambil keputusan terkait relokasi dan saat ini masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar serta penanganan logistik bagi warga terdampak.
