“Demokrasi tak bisa hidup jika kebohongan dibiarkan bebas” telah menjadi narasi utama kelompok pendukung RUU ini.
Politisi Mulai Panik, Mempertanyakan Kebebasan Bicara
Sebuah pernyataan dari Partai Buruh Wales mengatakan, “Undang-undang tersebut bertujuan untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi demokrasi Wales.”
Para pendukung mengatakan bahwa hal itu diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan dan keyakinan pada pemerintah dan politik.
Namun, tidak semua pihak menyambut aturan ini dengan tepuk tangan. Sejumlah politisi justru menyebut aturan ini berbahaya dan bisa disalahgunakan.
Para politisi yang cemas dengan aturan tersebut menilai definisi “bohong” akan menjadi alat politik untuk membungkam kritik atau menjegal lawan. beberapa anggota Senedd telah menyuarakan kekhawatiran bahwa hal itu dapat membatasi kebebasan berbicara.
Saat ini, RUU tersebut tidak menentukan apa yang akan dianggap sebagai pernyataan palsu, sesuatu yang menurut beberapa anggota Senedd perlu diubah agar memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan yang cukup.
Ini bukan pertama kalinya parlemen Wales mencoba memperkenalkan undang-undang semacam itu. RUU serupa hampir disahkan pada tahun 2024, bertentangan dengan keinginan pemerintah.
Setelah itu, pemerintah Wales berjanji larangan bagi politisi untuk berbohong akan diberlakukan sebelum pemilihan Senedd 2026.
