Porostimur.com, Jailolo – Dewan Pimpinan Wilayah Brigade Nusantara (DPW BRINUS) Provinsi Maluku Utara angkat bicara menyikapi desakan pencopotan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Barat.
Desakan tersebut sebelumnya disampaikan Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara Sartono Halek. Namun, DPW BRINUS menilai tuntutan itu tidak memiliki dasar yang kuat dan cenderung keliru sasaran.
Sekretaris DPW BRINUS Malut Imelda Tude, mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan GPM terkesan tendensius dan tidak berbasis data yang utuh.
“Desakan yang disampaikan itu tidak memiliki dasar objektif, sangat tendensius, dan tidak tepat sasaran,” tegas Imelda.
Soroti Kronologi Pinjaman Daerah 2017
Imelda menjelaskan, jika merujuk pada dugaan kasus pinjaman daerah sebesar Rp159,5 miliar pada tahun 2017, maka harus dilihat secara menyeluruh sejak proses awal pengajuan.
Menurutnya, pinjaman tersebut terjadi pada masa pemerintahan Bupati Halmahera Barat saat itu, Danny Misi. Sementara Cuzaemah Djauhar, yang kini menjabat Kepala BPKAD, kala itu bukan berada pada posisi pengelola keuangan daerah.
“Prosesnya dimulai dari pengajuan proposal oleh Pemda Halbar yang ditandatangani Bupati saat itu. Ibu Cuzaemah Djauhar bukan Kepala BPKAD, melainkan menjabat sebagai Sekwan,” jelasnya.
