Kesepakatan yang dimaksud mencakup sejumlah item, seperti pembayaran tanaman, upacara adat, dan kompensasi lahan adat yang digunakan untuk pekerjaan jalan.
Namun, hingga kini, pihak BPJN disebut masih menunggu hasil laporan konsultan independen sebelum melakukan pembayaran.
Bupati: Jangan Biarkan Rakyat Menangis
Ikram Umasugi mengaku mendapat banyak pesan pribadi, termasuk dari tokoh adat yang juga mantan anggota DPRD, yang menyampaikan adanya pemalangan di titik Aliftrase Mako, Medan Mohi. Mereka meminta Bupati turun tangan karena merasa janji dari pihak balai belum ditepati.
“Beta baru selesai telpon keluarga pemilik lahan. Mereka bilang perusahaan hanya janji-janji sampai proyek mau selesai. Tidak ada realisasi,” kutip Bupati dari pesan WhatsApp yang diterimanya.
Menanggapi kondisi itu, Bupati menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan pihak BPJN, dan mereka menyampaikan bahwa proses pembayaran akan dilakukan setelah laporan penilaian dari konsultan selesai. Dana untuk pembayaran tersebut berasal dari APBN, sehingga prosedur teknis mesti ditaati.
“Kami siap fasilitasi agar tidak berlarut-larut. Jangan sampai rakyat dirugikan hanya karena birokrasi yang lambat,” tegasnya.
Keadilan Bagi Warga Adat di Tanah Bufolo
Isi kesepakatan yang dibuat antara warga dan BPJN ternyata mencantumkan detail penting, mulai dari penggusuran sebagian gunung di Kampung Kalami, penimbunan Baileo Adat Kalai, hingga tanggung jawab terhadap tanaman warga. Namun menurut warga, tak satu pun yang dilaksanakan hingga saat ini.
