James juga mengakui adanya kekeliruan pada nomenklatur atau judul mata anggaran yang digunakan. Namun, ia menegaskan bahwa dana tersebut bukan bantuan sosial yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.
“Hanya judul mata anggarannya saja yang salah. Kalau bansos memang hanya diberikan kepada orang-orang yang ekonominya terbatas. Namun, dana beasiswa ini diterima langsung ke rekening masing-masing mahasiswa yang menerima,” tuturnya.
Terkait sumber anggaran, James menjelaskan bahwa dana beasiswa tersebut berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) ketika dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD.
Saat mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada, anggaran tersebut sempat tidak dapat dicairkan. Realisasinya baru dilakukan setelah dirinya resmi dilantik sebagai Bupati Halmahera Barat.
“Jadi, tidak ada yang fiktif dan dana itu mereka gunakan murni untuk kepentingan mahasiswa. Masyarakat seharusnya mengapresiasi program ini, bukan justru mempermasalahkannya,” katanya.
Melalui penjelasan tersebut, James berharap masyarakat dapat melihat persoalan pembangunan RSP dan beasiswa kedokteran secara menyeluruh, baik dari aspek teknis, administrasi, maupun hukum.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen melanjutkan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan tetap menghormati seluruh ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku.
