Porostimur.com, Ambon — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon membantah tegas isu adanya praktik “mafia izin” dan pungutan liar (pungli) uang jalur yang belakangan beredar di masyarakat. Dishub memastikan tidak pernah mengeluarkan izin trayek baru dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Yan D. Suitela, menegaskan bahwa sejak kebijakan moratorium diberlakukan pada 2018, penerbitan izin trayek baru telah dihentikan.
“Sampai dengan saat ini, saya sudah menjabat selama dua tahun, Dishub belum pernah satu kali pun mengeluarkan izin trayek baru. Informasi dari Kadis sebelumnya pun menyatakan sejak 2018 tidak ada izin baru yang keluar, kecuali untuk jalur Siwang demi memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di sana saat itu,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Trayek Sudah Overload Sejak 2024
Yan menjelaskan, berdasarkan data load factor terakhir pada 2024, seluruh jalur trayek di Kota Ambon sudah berada dalam kondisi kelebihan muatan (overload). Kondisi ini menjadi alasan utama pemerintah tetap mempertahankan kebijakan moratorium.
Dengan situasi tersebut, penambahan trayek baru dinilai tidak lagi relevan dan justru berpotensi memperburuk kondisi transportasi di lapangan.
Minta Bukti Jika Ada Izin Ilegal
Menanggapi isu adanya izin trayek ilegal, Yan mempersilakan masyarakat untuk melapor jika memiliki bukti konkret.
