Porostimur.com, Sofifi – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Abubakar Abdullah, mendadak bisu, saat ditanya wartawan terkait dugaan perkara korupsi anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Malut yang jadi perbincangan hangat belakangan ini.
Abubakar yang menjabat selaku Sekretaris DPRD Provinsi Malut selama 10 tahun terakhir, diduga ikut mengelola anggaran yang bersumber dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Padahal, dana pokir wakil rakyat itu, semestinya melekat ke organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu yang kemudian diteruskan ke publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur.
Informasi dugaan cawe-cawe Abubakar Abdullah ini, sepertinya sengaja ditutup rapat-rapat, agar tidak diketahui publik. Namun aroma busuk dugaan bancakan uang rakyat itu, kini mulai menyeruak.
Belakangn ini beredar kabar, pihak Sekretariat DPRD Malut mengelola anggaran pokir anggota DPRD bernilai miliaran rupiah yang dipecah-pecah sehingga jumlah kegiatannya menjadi banyak dan dapat diatur dalam bentuk penunjukan langsung (PL).
Sejauh ini belum diketahui secara jelas, apakah pengelolaan dana pokir yang dipecag-pecah itu, ada pertanggung jawabannya atau tidak. Yang jelas, jika anggaran miliaran rupiah tersebut tidak tersalurkan langsung ke masyarakat, maka menyalahi aturan.
