Dikatakan saat ini tatanan dan norma kehidupan orang Maluku hilang hanya karena ingin mendapat apresiasi dari pengguna media sosial lainnya, tanpa berpikir efek samping bagi pelaku, korban, maupun anak-anak yang kebetulan mendapatkan postingan-postingan tersebut.
Kegelisahan ini, kata Litamahuputty, menjadi bagian yang tak terpisahakan dari DPD FPPI Maluku. Tentunya dengan melihat kasus-kasus yang sementara marak saat ini maka perlu untuk mengambil langkah-langkah berikut.
1. Pemerintah diminta mengambil sikap untuk mengatasi persoalan yang sementara terjadi saat ini
2. Pembinaan bagi pelaku maupun korban (hukum maupun psikis) sehingga tidak berdampak luas ke depan.
3. Menindak dengan tegas penyebaran video secara berantai di ruang public melalui berbagai media sosial.
4. Pemerintah mengambil sikap untuk mengatasi persoalan yang sementara terjadi saat ini.
5. Pembinaan bagi pelaku maupun korban (hukum maupun psikis) sehingga tidak berdampak luas kedepan.
6. Menindak dengan tegas penyebaran video secara berantai di ruang public melalui berbagai media sosial.
7. Pada saat pemeriksaan pelaku, maka para penyidik dilarang keras mengambil video atau foto dan kemudian mambagikan di media sosial. Jika kedapatan video atau foto pada saat pemeriksaan beredar di media sosial maka Kapolresta dan Kapolda harus menindak seluruh penyelidikan yang bertugas pada saat itu.
