DPRD Kota Ambon Gelar Rapat Bersama Bahas BBM

oleh -23 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Ambon, menggelar rapat bersama Pertamina, Disperindag dan Dinas Perhubungan Kota Ambon dengan melibatkan kelompok mahasiswa dari Cipayung Plus Kota Ambon.

Rapat digelar guna membahas kebijakan pengalihan BBM bersubsidi jenis premium ke pertalite umum, hingga kenaikan tarif Angkot, masih jadi fokus bahasan DPRD Kota Ambon.

“Saya kira ini kan akibat pengalihan bahan bakar premium ke pertalite. Kan beberapa waktu lalu pertamina membuat pertalite khusus (PLK) untuk angkutan. Kenapa PLK tidak di berlakukan terus. Kok di hapus dan di alihkan ke pertalite umum, ini kan problemnya di situ, jelas Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono kepada Wartawan di Baileo Rakyat-Belso, Jumat (10/9/2021).

Baca Juga  Mengaku Pimpinan FKM-RMS, Tiga Pemuda Datangi Polda Maluku Sambil Bawa Bendera Benang Raja

Lanjutnya, kalau harga pertalite khusus, itu berarti berdampak kepada masyarakat karena harganya masih stabil, sehingga tidak mempengaruhi harga tarif angkutan di kota Ambon.

“Untuk itu seluruh aspirasi yang tadi kita sampaikan, kita meminta ada kebijakan khusus dari pertamina untuk perlakuan PLK ini tetap di adakan dan tidak di hapuskan,”, kata Latupono.

Latupono bilang, kenapa tiba-tiba PLK hilang dan kembali menjadi Pertalite Umum (PLU). Ini yang sungguh memberatkan kita di kota Ambon.

“Akibat dari pengalihan ini, dia berdampak pada kenaikan tarif angkot yang cukup signifikan,” terangnya.

Latupono menambahkan, bayangkan ada beda harga Rp.1.850 dari Premium ke Pertalite. Atas nama rakyat kami minta pertamina bisa mengubah kebijakan khusus dengan mengadakan PLK di kota Ambon.

Baca Juga  Heboh Pernikahan Ajudan Pribadi, Maharnya Fantastis

Kewenangan ada di mereka, dan kalau memangnya ada hal-hal yang kita rasa harus ke pemerintah pusat yah kita akan kesana.

“Ini kan aspirasi, jangan sampai kondisi pandemi ini kita rasa masyarakat dibebani lagi dengan tarif-tarif angkot akibat ada pengalihan bahan bakar premium ke pertalite,” ungkapnya.

“Ini yang kita hindari sebenarnya. Tapi ini kebijakan nasional yah, tidak bisa kita intervensi lewat DPRD, kalau ini kebijakan Pemkot, pasti akan kita intervensi lewat DPRD.” pungkasnya. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.