Porostimur.com, Ambon – Pelaksanaan proyek sanitasi di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Maluku. Anggota Komisi III DPRD Maluku Allan Lohy, meminta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku mengevaluasi kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.
Sorotan itu muncul menyusul dugaan persoalan antara kontraktor dan pekerja dalam pelaksanaan proyek. Lohy menilai masalah tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena proyek sanitasi berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Perlu dipahami, kalau proyek sanitasi di Banda harus mendapatkan atensi, mengingat program seperti ini sudah menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus pelaksanaan pekerjaan pemerintah di wilayah kepulauan,” kata Lohy kepada wartawan di Ambon, Kamis (24/9/2026).
Menurut Lohy, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi progres fisik proyek, tetapi juga dari kepatuhan kontraktor terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak.
Komisi III DPRD Maluku Panggil BP3KP
Lohy mengatakan Komisi III DPRD Maluku telah mengundang BP3KP Maluku untuk mengikuti rapat kerja guna meminta penjelasan mengenai pelaksanaan proyek sanitasi tersebut.
