Sebaliknya, sejumlah tokoh yang dikenal kritis terhadap pemerintahan Jokowi dikabarkan masuk dalam daftar sasaran penyadapan.
Di antaranya pakar hukum tata negara Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).
Keduanya bersama Bivitri Susanti sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang tampil dalam film dokumenter Dirty Vote menjelang Pemilu 2024. Film tersebut sempat memicu kontroversi dan ketiganya dilaporkan ke Mabes Polri.
Tak hanya kalangan akademisi dan aktivis, sumber itu juga menyebut adanya pejabat internal kepolisian yang masuk dalam daftar sasaran penyadapan. Salah satunya Komjen Dedy Kusuma Bakti yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.
“Sampai pejabat kepolisian sendiri juga disadap. Daftarnya panjang sekali,” ujarnya.
Bareskrim Dalami Dugaan Penyalahgunaan Sistem LIMS
Di sisi lain, Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dalam perkara tersebut.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
