Namun hingga kini, PT WKM hanya membayar Rp124 juta pada tahun 2018 dan mengabaikan sisa kewajiban.
“Persoalan ini jelas menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah sekaligus kuatnya bekingan mafia tambang. Aparat penegak hukum harus berani membuka kotak pandora kejahatan tambang ini, jangan biarkan menjadi bom waktu,” tegas Reza.
Dorongan untuk Pemerintahan Prabowo
Menurut Reza, praktik illegal mining sudah tidak bisa lagi ditoleransi karena menggerogoti kedaulatan negara atas sumber daya alam.
Ia juga mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali aktif melakukan operasi, seperti dalam operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Noel baru-baru ini.
“Publik menunggu bukti nyata dari pemerintahan Prabowo. Pembersihan tambang ilegal harus menjadi prioritas. Jika tidak, narasi Indonesia Emas hanya akan menjadi mitos di atas reruntuhan perampokan sumber daya,” pungkasnya. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
