“Kalau memang benar ada hak-hak pekerja yang dilanggar, Disnaker wajib turun dan memeriksa. Kalau apa yang disampaikan para pekerja itu benar, harus ada langkah tegas dari pihak Disnaker,” tegasnya.
BGN Diminta Evaluasi, Relawan Soroti Upah
Selain meminta pemeriksaan oleh Disnaker, Bahtiar juga mendorong BGN melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SPPG Amasing Kota.
Evaluasi tersebut, menurutnya, penting untuk memastikan proses perekrutan, status tenaga kerja, kontrak kerja maupun mekanisme pemberhentian berjalan sesuai prosedur.
“BGN juga harus melakukan evaluasi terhadap SPPG yang mempekerjakan orang tanpa prosedur yang jelas, termasuk status pekerjanya, kontrak kerja, dan mekanisme pemberhentiannya,” ujar Bahtiar.
Ia menambahkan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, pihak yang memiliki kewenangan dapat mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, berdasarkan keterangan para relawan, terdapat sekitar 42 orang yang bekerja di SPPG Amasing Kota. Dari jumlah tersebut, enam orang mengaku diberhentikan.
Mereka juga menyebut distribusi makanan dari SPPG tersebut mencapai lebih dari 2.000 porsi per hari.
Para relawan turut menyoroti persoalan upah. Mereka mengaku sebelumnya menerima sekitar Rp155 ribu, namun kemudian disebut mengalami penurunan menjadi sekitar Rp140 ribu dengan masa kerja 20 hari dalam sebulan.
