Rahawarin menegaskan, kepada kementerian/lembaga dan pemda, bahwa kegiatan monev terpadu ini sesuai dengan arahan Mendagri selaku Kepala BNPP untuk mengecek kegiatan rencana aksi PBWN-KP tahun anggaran 2023, mengingat banyak anggaran perbatasan yang digulirkan umumnya realisasinya belum maksimal.
“Sehingga diharapkan dengan pelaksanaan monev terpadu ini dapat diketahui hambatan dan masalah yang ada, hal lain yaitu untuk mendapatkan masukan dari daerah guna penyusunan rencana aksi secara bottom up dan berharap kegiatan ini dapat menjadi model kegiatan bersama antara BNPP dan K/L yang perlu diadakan secara berkala oleh BNPP dan K/L pada tahun-tahun selanjutnya,” tutur Rahawarin.
Sedangkan kelompok ahli BNPP Letjen TNI (Purn) Ali Bogra pada kesempatan itu minta pemkab dapat menyesuaikan anggaran yang turun serta dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
Pemkab Tanimbar dalam mengajukan anggaran pembangunan sarana fisik juga harus dapat memastikan bahwa, lokasinya tidak ada permasalahan, sehingga kelak pembangunannya dapat dikerjakan sesuai alokasi waktu yang ada.
“Selain itu, pelaksanaan monev terpadu yang dilaksanakan saat ini melibatkan BNPP RI bersama kementerian/lembaga mitra, dapat menjadi model kedepan, karena sangat bermanfaat untuk mengetahui akar permasalahan yang ada di daerah, sekaligus juga dapat memberi solusi yang tepat untuk memecahkan masalahnya,” tandas Bogra.
