“Selain itu ada permasalahan ditingkat pusat, dimana penetapan lokpri oleh K/L untuk pembangunan kawasan perbatasan tidak inline (berbeda) dengan lokpri dalam renduk BNPP dan RPJMN,” urai humas.
Sedangkan dalam hal penyaluran bansos lanjut pihak humas, sejauh ini ada keterlambatan karena pemanfaatan penyalur hanya menggunakan PT Pos dan Bank Mandiri, sementara kedua penyalur ini belum menjangkau wilayah-wilayah terpencil di kawasan perbatasan, sehingga menyebabkan biaya tinggi (high-cost) untuk menjangkaunya.
Pembangunan Pasar Olilit, Saumlaki dengan nilai Rp72,7 miliar yang merupakan direktif Presiden Jokowi masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan dalam proses lelang terjadi sanggahan dan/atau banding oleh para kontraktor, yang mengikuti lelang dimaksud.
Pembangunan Pasar Olilit pembiayaannya merupakan proyek MYC, sehingga walaupun ada keterlambatan lelang tetap akan dilaksanakan, namun dipastikan tidak sesuai target. Saat ini lokasi pasar telah dikosongkan oleh masyarakat secara mandiri, dan sementara ini mereka berjualan di tempat seadanya tidak jauh dari lokasi pasar yg akan dibangun.
“ Untuk proses pembangunan RSUD PP Magretty dilaksanakan melalui beberapa sumber anggaran yang berkelanjutan (tahun jamak) yang dimulai pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Pendanaan RSUD dimaksud bersumber dari DAK 2020 sebesar Rp76 miliar dan DAK 2021 sebesar Rp37,9 miliar,” rinci humas.
