Sementara dalam diskusi panel dari 5 kementerian/lembaga terkait yang memaparkan program/kegiatan masing-masing di Kabupaten Tanimbar tahun 2023 yang dilanjutkan dengan diskusi bersama Pj Bupati dan OPD Tanimbar, Rektor Universitas Lelemuku, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mahasiswa yang hadir pada Rakor Monev terpadu.
Dari hasil diskusi itu ditemukan beberapa hal penting dan permasalahan antara lain, Pembangunan SD 1 Saumlaki yang bersumber dari APBN melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR belum dapat dilaksanakan karena adanya permintaan dari Pemkab Tanimbar untuk memindahkan lokasi pembangunan saat ini ke tempat baru yang lebih luas yakni ±5000 m2 (lokasi saat ini, hanya ±1000 m2).
Pertimbangan lain, gedung sekolah eksisting masih dapat digunakan untuk kebutuhan belajar dan aktivitas perkantoran yang lain. Oleh karena itu masih menunggu proses persetujuan pemindahan lokasi oleh Kementerian PUPR sebagai pelaksana kegiatan.
Selanjutnya, masih banyak kecamatan yang belum menjadi lokpri, sehingga belum mendapatkan prioritas intervensi melalui pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun tidak menjadi bagian dari menu DAK yang dialokasikan oleh K/L dan Bappenas, mengingat usulan program di kecamatan lokpri melalui mekanisme bottom-up yang diajukan oleh pemkab melalui aplikasi KRISNA.
