Menurut Kantor Misi Indonesia tersebut, keputusan pemegang mandat untuk menerbitkan siaran pers atas tuduhan yang telah ditangani pemerintah dan tanpa menyebutkan tanggapan Pemerintah Indonesia merupakan tampilan terang-terangan penolakan pemegang mandat pada dialog konstruktif.
“Apa yang telah diterbitkan oleh para pemegang mandat ini tidak lebih dari sebuah monolog, yang tampaknya dirancang semata-mata untuk tujuan kepentingan mereka sendiri,” kata Misi Indonesia.
Sebelumnya para pelapor khusus Komisi Tinggi HAM PBB mempersoalkan terbatasnya atau tidak ada sama sekali akses untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi.
“Kami sangat terganggu oleh laporan bahwa bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua dihalangi oleh pihak berwenang,” tambah para ahli.
(red/mic)
