Ali Mazi menegaskan, RUU Daerah Kepulauan tidak meminta hal yang muluk-muluk, melainkan persamaan. “Karena daerah kepuauan punya potensi yang luar biasa,” ujarnya. Jangan sampai kepala daerah hanya menjadi penonton dari berbagai sumber daya di daerah yang dinikmati oleh orang luar.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Nono Sampono mengatakan, RUU Daerah Kepulauan yang menjadi inisiatif DPD berangkat dari banyaknya keterbatasan dalam mengelola daerah berciri kepulauan. “Daerah kepulauan identik dengan daerah miskin,” katanya.
RUU Daerah Kepulauan, Nono melanjutkan, merupakan desain hukum untuk menjawab berbagai persoalan di daerah kepulauan, yakni kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan pembangunan nasional. Ada tiga isu utama dalam RUU Daerah Kepulauan, yakni kewenangan mengelola wilayah, sistem pemerintahan, dan anggaran.
(red/tempo)
