Keempat, pelaksanaan balapan Formula E tahun 2023 dan 2024 yang melewati masa jabatan Gubernur DKI dinilai menyalahi regulasi tidak benar. Awalnya perhelatan Formula E dilaksanakan sebelum masa jabatan Anies Baswedan berakhir, namun tertunda menjadi 2022, 2023, dan 2024 karena terjadinya keadaan darurat (kahar) pandemi Covid-19. Kondisi pandemi Covid secara yuridis yang menjadi dasar penundaan melewati masa jabatan Anies Baswedan tidak menyalahi ketentuan.
Kelima, dugaan kemungkinan adanya kickback pembayaran biaya penyelenggaraan Formula E dari Formula E Operation kepada Anies Baswedan diduga mendorong KPK melakukan pengecekan dan konfirmasi dalam proses penyelidikan ke pihak Formula E Operation Limited. Padahal standar audit dan standar akuntansi untuk Formula E Operation Limited sebagai perusahaan publik di Inggris diterapkan demikian ketat sesuai tuntutan transparansi dan akuntabilitas. UK Bribery Act undang-undang antikorupsi di Inggris memberikan yurisdiksi ekstrateritorial untuk mengejar pelanggaran yang dilakukan di luar negeri. Mengingat sanksi larangan melakukan penawaran dan kontrak penyelenggaraan balapan, maka rasanya tidak mungkin pihak Formula E Operations Limited yang menyelenggarakan puluhan kali balapan diseluruh dunia mau melakukannya.
