“Tentu, kenapa harus diurus dokumennya, karena ibu-ibu tidak bisa mengakses terhadap Program Keluarga Harapan. Seperti di Morotai, Pengadilan Agama melakukan sidang keliling selama 6 bulan, bila mereka mengurus dibayar sebesar Rp5 juta, namun saat ini sudah dibuat sidang online, kalaupun mengahadirkan saksi harus harus datang langsung ke Pengadilan,” cerita Ulfa.
Dengan demikian, kata dia, kita di wilayah Kepulauan ini, ternyata mengalami hal yang sama, tetapi belum mendapat formatnya. Tentu, berpengaruh dengan fasilitas publik karena jarak bagi perempuan untuk mengurus terkait dengan dokumen penceraian harus naik transportasi laut, seperti dari Tidore ke Galala, maupun di pulau-pulau lain.
“Saya mohon, Fospar Maluku Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, camat agar berpikir bersama untuk membuka akses tersebut, bukan hanya layanan pendidikan dan kesehatan,” jelasnya,
Melihat problem di atas, kepemimpinan perempuan penting diperkuat dalam proses pengambilan keputusan dalam konsep memimpin di desa.
“Setelah itu, saya akan membagi tim perempuan yang menjadi pemimpin dan tim yang tidak menjadi pemimpin. Dari pembagian tim tersebut, ada sebagian yang ingin menjadi pemimpin, maupun belum dikarena belum siap. Di situ, kita memakai kacamata gender, apa visi kita ke depan untuk perebuhan desa,” tuturnya.
