Sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku Utara, Eko Budianto menyebutkan, program tersebut dari pusat hingga ke daerah sudah sejalan, dengan memberikan peningkatan perempuan sampai ke desa bisa bangkit dan setara dengan laki-laki.
“Agak miris, ketika kita melihat dari pemaparan dari KPPA RI, bahwa ada kesengjangan jauh antara kepemimpinan perempuan dan laki-laki,” tambah Eko.
Dari hampir seratus perempuan di parlemen, Eko mengatakan, ada sebagian perempuan memilih perempuan. Artinya, perempuan belum percaya kemampuan perempuan, serta belum memantaskan diri untuk dipercayakan.
“Kalau Kita di Provinsi merancang program kegiatan yaitu, perempuan berdaya dari desa. Misalnya, jumlah BPD Desa Galala sebanyak 5 orang, tidak ada keterwakilan dari perempuan, namun Pemerintah sudah memberikan kuato 30 persen perempuan di lembaga leseslatif,” ujarnya.
Kehadiran perempuan , mestinya mampu tampil dalam kegiatan Musrenbang desa agar arah kebijakan pembangunan desa benar-benar berpihak kepada perempuan. Bila tidak, maka yang dominan adalah laki-laki dalam mengusulkan program fisik dan infrastruktur hanya memakai mansite got, gorong-gorong, dan drainase. Padahal pembangunan bukan hanya semata-mata menimpilkan dan terlihat, tetapi arah pembangunan yang dimaksud yaitu, karakter, pemberdayaan, dan fungsional.
