Belum lagi soal etika dan etiket berbahasa dalam acara resmi. Dalam pidato HUT PAN, 18 September 2026, Presiden Prabowo merespon kritik sejumlah pakar dengan gerambmemuntahkan kalimat: “Pakar saking pintarnya jadi goblok.” Presiden tentu berhak merespon kritisisme pakar, namun etika dan etiket bernegara punya aturan tak tertulis yang sederhana. Jika tidak setuju dengan pikiran seseorang, bantahlah pikirannya dengan argumen dan data—bukan dengan memaki. Mampu berargumen adalah wilayah etika, menahan diri untuk tidak memaki saat pidato di acara resmi adalah etiket.
Kata “goblok” dari pidato presiden bukan cuma pilihan diksi. Ia representasi bobot kualitas kuasa negara yang diamanatkan pada presiden. Presiden memaki pakar (tanpa kejelasan siapa yang dimaksud) jelas melanggar etika dan etiket sekaligus. Makian menjadi modus resmi bagaimana kekuasaan merespon kritik. Tidak etis curhat dalam pidato resmi, tidak punya etiket jika curhat sembari memaki. Presiden telah merendahkan martabat jabatannya, dan dirinya, menjadi selevel rakyat jelata. Dengan kompetensi berbahasa selevel preman.
Celakanya umpatan level preman ini terus berulang disampaikan presiden dalam berbagai pidato resmi. Diksi “ndasmu, brengsek, bajingan, anjing, goblok, nyenye-nyenye, omon-omon, emang gue pikirin,” menjadi diksi resmi kenegaraan. Mempertontonkan kegeraman presiden yang tidak mampu mengontrol emosi atau menyampaikan Informasi.
