Etika bernegara, dalam sistem dan budaya demokrasi, mewajibkan penyelenggara negara, termasuk presiden, bisa menerima kritik. Kalaupun ada kekeliruan, kritik pakar atau bukan, presiden cukup menunjukkan kekeliruan itu. Jika data salah, tunjukkan data pembanding. Jika kesimpulan sembarangan, bongkar metodologinya. Begitu cara orang berpendikan, apalagi berkuasa, menghadapi wacana kritisisme publik.
Tentu, sebagai manusia yang kebetulan menjabat presiden, Prabowo boleh marah dan meluapkan emosi. Tapi kemarahan tidak perlu diumbar di ruang publik, dalam pidato resmi. Marah tetap dengan berpikir jernih, memahami batas etika dan etiket, setidaknya untuk menjaga martabat jabatan, karakter personal, juga terselenggaranya acarabdengan baik. Kini hampir setiap acara yang mengundang presiden untuk berpidato, lebih banyak soal kontroversi ucapan presiden ketimbang substansi acara.
Problem terbesar bukan soal acara apa, tapi pemahaman etika dan etiket, agar negara dapat dikelola dengan baik. Agar good governance bisa berjalan, alih-alih goodbye governance. Ciri-ciri kekuasaan yang sewenang-wenang biasanya dimulai dengan perilaku penyelenggara negara yang tidak ber-etika dan tidak punya etiket. Korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi dimulai ketika kekuasaan mengabaikan etika dan etiket.
