Demokrasi konstitusional sesungguhnya bukan hanya rezim partisipasi, melainkan juga rezim limitasi. Ia membuka ruang bagi ekspresi kehendak rakyat, tetapi sekaligus menstrukturkan bagaimana kehendak itu diaktualisasikan menjadi perubahan kekuasaan yang sah. Tanpa dimensi kedua ini, demokrasi mudah merosot menjadi sekadar kompetisi atau adu kuat.
Karena itu, polemik tentang pernyataan Syaiful Mujani seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan dangkal: makar atau bukan.
Ketika kanal politik formal dianggap buntu, demokrasi memang memberi ruang bagi tekanan sosial dari bawah. Yang perlu diperhatikan adalah titik ketika tekanan itu berhenti sebagai ekspresi politik dan mulai berubah menjadi alat untuk memotong kompas prosedur konstitusi guna menjatuhkan presiden di tengah jalan.
Pada akhirnya, polemik ini adalah ujian bagi kita dalam memahami dan mengisi demokrasi secara lebih dewasa. Pendapat Syaiful Mujani mungkin tidak bermutu—tetapi memenjarakannya hanya karena tidak bermutu jauh lebih tidak bermutu.
Respons berlebihan demikian laksana memberi pengeras suara pada apa yang sejatinya cuma omelan politik dan membuat orang kelihatan lebih besar dari sosoknya yang sebenarnya.
Demokrasi kita jangan dirusak, baik oleh legalisme yang kaku, maupun oleh glorifikasi atau pengkultusan yang naif terhadap setiap orang yang mengklaim diri sebagai “penyambung lidah rakyat”.
