Karena itu, federalisme bukan barang asing dalam sejarah Indonesia.
Ia pernah menjadi bagian dari perdebatan konstitusional dan politik republik.
Masalahnya, sejarah kemudian menjadi hakim yang tidak selalu adil.
Federalisme akhirnya terlalu sering dibaca hanya dari satu sisi: sebagai warisan politik Belanda untuk memecah Indonesia.
Padahal sejarah jauh lebih rumit daripada itu.
Sebab sebuah gagasan tidak otomatis menjadi buruk hanya karena pernah dipakai oleh orang yang memiliki kepentingan buruk.
Demokrasi pernah dimanfaatkan para diktator.
Nasionalisme pernah menjadi kendaraan fasisme.
Agama pernah diperalat oleh kekuasaan.
Tetapi kita tidak membuang demokrasi, nasionalisme dan agama hanya karena sejarah pernah menyalahgunakannya.
Lalu mengapa federalisme harus diperlakukan sebagai dosa?
Pertanyaan ini penting.
Sebab yang sedang diperdebatkan di Maluku Utara hari ini mungkin bukan semata-mata tentang federasi.
Yang sedang diperdebatkan sesungguhnya adalah keadilan dalam cara Indonesia dibangun dan dikelola.
Negara yang Terlalu Jauh
Ada sesuatu yang sering dilupakan oleh mereka yang duduk nyaman di pusat kekuasaan.
Bahwa Indonesia tidak hanya terdiri dari peta.
Indonesia terdiri dari jarak.
Dan bagi orang kepulauan, jarak bukan sekadar kilometer.
