Namun, terdapat persyaratan penting yang harus dipenuhi pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan.
“Polda tidak mempunyai pos anggaran untuk pengadaan atau penghibahan lahan. Karena itu, dibutuhkan kerja sama seluruh stakeholder, baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa maupun masyarakat,” jelas Fredy.
Polda Maluku meminta masing-masing lokasi menyiapkan lahan sekitar satu hektare. Lahan tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan kantor Polsek sekaligus fasilitas asrama personel.
Dua Polsek Persiapan Didorong, Huamual Butuh Speedboat
Komisi I DPRD SBB selanjutnya akan membawa hasil pertemuan tersebut ke Polres SBB untuk ditindaklanjuti, termasuk membahas persiapan peninjauan bersama terhadap lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan Polsek persiapan.
Bagi Komisi I, keberadaan Polsek yang lebih dekat dengan masyarakat penting untuk mempercepat pelayanan keamanan sekaligus memperpendek rentang kendali kepolisian di wilayah SBB.
Kebutuhan tersebut semakin terasa di wilayah Huamual yang memiliki karakter geografis pesisir dan kepulauan.
Fredy mengatakan keterbatasan akses darat membuat personel Polsek Huamual membutuhkan sarana transportasi laut yang memadai untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau yang masuk dalam wilayah hukumnya.
