Bahkan, komitmen tersebut diperkuat dengan penandatanganan kesepakatan bersama.
Namun, jika aksi pemalangan masih terus terjadi setelah kesepakatan tersebut dibuat, Fredy menilai diperlukan evaluasi serius sekaligus langkah penegakan hukum agar komitmen bersama tidak kehilangan makna.
Jalan Umum Bukan Alat Menekan Kepentingan Publik
Komisi I DPRD SBB menegaskan jalan umum merupakan fasilitas publik yang digunakan masyarakat luas sehingga tidak dapat ditutup atau dihalangi secara sepihak.
Pemalangan dapat menimbulkan dampak berantai, mulai dari terganggunya mobilitas masyarakat, distribusi barang, kegiatan ekonomi, pelayanan pemerintahan hingga akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Karena itu, Fredy meminta kepolisian tidak hanya hadir setelah pemalangan terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum apabila ditemukan tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran.
Masyarakat yang memiliki persoalan maupun tuntutan juga diminta menggunakan jalur hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, bukan menjadikan jalan umum sebagai sarana tekanan.
Menurut Fredy, penguatan keamanan di SBB harus berjalan secara menyeluruh. Pembangunan Polsek persiapan, penambahan speedboat untuk Polsek Huamual dan penanganan persoalan pemalangan jalan merupakan satu rangkaian kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat.
