Porostimur.com, Sanana – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, melakukan pertemuan dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk membahas insentif dokter yang belum dibayarkan.
Belum cairnya insentif tersebut telah memicu aksi mogok kerja para dokter yang dimulai pada Jumat, 4 Juli 2025 hingga waktu yang belum ditentukan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupate Kepulauan Sula Ramli Tidore, didampingi anggota komisi Azwan Soamole dan Iren Erinewati, usai rapat dengan pihak RSUD mengatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan kunjungan ke Dinas Kesehatan untuk menghindari miskomunikasi terkait insentif dokter.
“Agar tidak terjadi informasi sepihak, kami akan mendatangi Dinas Kesehatan untuk memperoleh penjelasan secara langsung. Sebab pagu pembayaran insentif dokter ada di Dinas Kesehatan, bukan di RSUD,” jelas Ramli, Jumat (4/7/2025).
Ramli, bahwa persoalan keterlambatan pembayaran murni akibat kendala sistem, bukan karena keengganan untuk membayar.
Di tempat yang sama, Direktur RSUD Sanana Ulia H. Ngofangare, SKM, berharap aksi mogok para dokter tidak berlarut-larut agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
