Komisi IV DPRD Minta Kemenag Maluku Verifikasi Kepemilikan Lahan Jalan Masuk Asrama EHA

oleh -31 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Pekerjaan jalan akses masuk ke asrama Ebarkasi Haji Antara (EHA) Maluku di Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon, saat ini terkendala saling klaim kepemilikan atas lahan tersebut.

Memyikapi kondisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary mengusulkan agar uang ganti rugi lahan dititipkan di pengadilan agar persoalannya tidal berlarut-larut dan pengadilanlah yang akan memutuskan siapa ahli waris yang berhak menerima dana tersebut.

“Proses pembangunan jalan karena kepentingan negara. Kalaupun nanti ada klaim lebih dari satu pihak, kita saran ke Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama, agar uang ganti rugi dititipkan ke Pengadilan. Biarlah mereka beproses. Siapa nanti diputuskan sah kepemilikan, diserahkan biaya ganti rugi itu,” jelas Samson kepada wartawan di gedung DPRD rakyat, Karang Panjang Ambon, Selasa (24/11/2020).

Baca Juga  Ramalan Cuaca Ambon hari ini, Selasa 28 Juli 2020

Atapary bilang, saat ini, jalan masuk ke asrama EHA sementara dilakukan pekerjaan hotmix. Namun ada yang menyampaikan ke Komisi IV tentang masalah tanah. Setelah berdiskusi dengan Kakanwil Kementerian Agama Maluku, ada banyak pihak yang mengklaim lahan tersebut. Klaim itu, menurut Kakanwil, masih bersifat lisan dan belum disampaikan secara tertulis berserta lampiran dokumen.

Link Banner

Menurut Samson, Kakanwil Kemenag Maluku sudah mengkomunikasikan dengan salah satu pemilik yang dianggapnnya sah, karena melampirkan bukti bahwa tanah itu milik keluarga mereka.

Namun dalam perjalanan, ada pihak lain di Jakarta yang melakukan komplain, bahwa tanah itu milik mereka. Meski begitu, mereka belum menyerahkan dokumen kepemilikan lahan.

“Hampir semua tanah adat ini, ada Tentua satu, Tentua dua, Tentua tiga dan sebagainya. Kemarin saya berikan masukkan secara informal sebaiknya jangan dulu gegabah untuk membayar, karena ada lebih dari satu yang komplain kepemilikan,” ungkapnya.

Samson menekankan perlunya dilakukan upaya verifikasi terhadap dokumen kepemilikan lahan untuk mencegah salah bayar. (valen)

Baca Juga  Ratusan WNI di Amerika Serikat Berikan Dukungan untuk Papua