Ketidakmampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban sosialnya justru memperkuat anggapan publik bahwa operasional tambang berjalan di atas konflik hak yang belum pernah benar-benar diselesaikan.
Sikap warga yang kini semakin keras—mulai dari rencana blokade jalan hauling hingga ultimatum boikot—dipandang sebagai bentuk keputusasaan yang disengaja, bukan tindakan anarkis.
Serukan Presiden Turun Tangan
Seruan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung menandai bahwa masyarakat telah kehilangan harapan terhadap jalur dialog lokal.
Mereka menilai, tanpa perhatian serius dari pemerintah pusat, konflik ini akan terus berulang dan berpotensi memicu gejolak sosial yang lebih luas di wilayah pertambangan.
Warga menegaskan, aksi protes yang dilakukan bukan untuk menciptakan instabilitas, tetapi untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, serta pengakuan atas hak-hak yang selama ini terabaikan. (Nahrawi Hi. Taha)
Simak berita dan artikel terbaru di: WhatsApp Channel porostimur.com
