“RUU ini bisa jadi alat perlindungan, tapi juga bisa menjadi alat penjinakan. Jika masih berada sepenuhnya di bawah kuasa negara, bagaimana kami menuntut hak kami ketika tanah dirampas?” ungkap Huna.
Sementara itu, perempuan adat Nusa Ina Apriliska Titahena, mengingatkan komunitas adat di Maluku menghadapi ancaman kepunahan akibat konflik wilayah dan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak ketiga.
Dilema Konseptual dan Legitimasi Hukum
Akademisi Jemmy Pieters dari Universitas Pattimura memaparkan dilema konseptual dalam RUU MA antara istilah “masyarakat adat” dan “masyarakat hukum adat”.
“Jangan sampai terjadi konflik konsep. Konstitusi menggunakan istilah masyarakat hukum adat. Itu perlu menjadi landasan untuk memperkuat legitimasi dan kedudukan hukum masyarakat adat,” jelasnya.
RUU Masyarakat Adat dinilai menjadi kunci harmonisasi berbagai undang-undang sektoral yang selama ini justru menyulitkan masyarakat adat memperoleh hak atas wilayah, budaya, pengetahuan tradisional, hingga otonomi pembangunan.
Indonesia sendiri telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan mendukung UNDRIP 2007, yang menegaskan hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumber daya kehidupan. (Leonard Manuputty)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
